Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan KTR serta mengidentifikasi perangkat daerah yang memiliki otoritas dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji regulasi terkait, serta analisis kepustakaan guna memahami bagaimana kebijakan ini telah diimplementasikan di berbagai daerah. Sumber data yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta laporan kebijakan dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KTR di tingkat provinsi masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya ketidakjelasan batas kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, minimnya koordinasi antarperangkat daerah, serta keterbatasan sumber daya dalam pengawasan dan penegakan aturan. Selain itu, tidak semua daerah memiliki regulasi turunan yang kuat untuk mendukung kebijakan KTR, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran masih lemah. Dinas Kesehatan Provinsi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi merupakan perangkat daerah yang berperan penting dalam implementasi kebijakan ini, tetapi keterbatasan wewenang dan anggaran sering kali menjadi hambatan dalam pengawasan yang efektif. Berdasarkan temuan ini, diperlukan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas pengawasan, serta penguatan kebijakan afirmatif untuk mendukung efektivitas kebijakan KTR. Dengan adanya kebijakan yang lebih terstruktur dan koordinasi yang lebih baik, diharapkan KTR dapat berjalan lebih efektif dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas asap rokok bagi masyarakat.