The Existence of Presidential Authority in Determining a State of Emergency
),
(1) Universitas Negeri Gorontalo
Corresponding Author
Abstract
The declaration of a state of emergency by a President is an important instrument in maintaining state stability and security in crisis and emergency situations. The President's authority in handling emergencies raises many debates about the limits of his power in taking extraordinaire actions to protect national interests. The purpose of this study is to analyze and understand the existence of the President's authority in determining a state of emergency. This research uses normative juridical research methods by collecting data from various sources such as the constitution, laws and regulations, court decisions, and related literature. The results of this study show that the President's authority in determining a state of emergency is related to three main aspects, namely the initial decision, the implementation of emergency measures, and restrictions on constitutional rights. The President has the authority to determine a state of emergency based on serious threats to national security or territorial integrity.
Keywords
References
Adhari, Agus, Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Dialogia luridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, 2019.
Armawi, Armaidy, Eksistensi TNI Dalam Menghadapi Ancaman Militer Dan NIR Multidimensional Di Era Milenial, Jakarta, Biro Humas Setjen Kemhan, 2019.
Epafroditus, Calvin, Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Keadaan Darurat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Lex Et Societatis, Volume VIII, No. 6, 2019.
Firman, S, Tinjauan Umum Tentang Hukum Tata Negara Darurat, Riau, 2017.
Fudika, Moza Dela, Aryo Akbar, dan Asri Muhammad Saleh, Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Dalam Menakar Negara Berada Dalam Hal Ikhwal Kegentingan Memaksa Oleh Presiden, Volume 7, No. 2, 2022.
Hanafi, Ferdiansyah, dan Iswandi, Analisis Konstitusionalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Menurut Hukum Tata Negara Indonesia, Volume 1, No. 3, 2021.
Hartono, Kewenangan Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Maleo Law Jurnal, Volume 4, 2020.
Hr, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2011.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/darurat, (diakses pada tanggal 18 mei 2022)
Mahardika, Ahmad Gelora, Urgensi Revisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Sebagai Kontekstualisasi Iklim Demokrasi, Volume 4, No. 2, 2020.
Muhammad, Rahmani, Tinjauan Yuridis Tentang Kekosongan Kekuasaan Pemerintah Dalam Prespektif Ketatanegaraan Republik Indonesia, 2022.
Mulyani, Tri, Binov Handitya, dan Hani Irhamdessetya, Karakteristik dan Konstitusionalitas Hukum Tata Negara Darurat Dalam Perppu No. 1 Tahun 2020, Jurnal Hukum, Volume 1, No. 1, 2022.
Natsir, Abdil, Abortus Atas Indikasi Medis Menurut Konsep Al-Dlaurat Dalam Islam, Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya FAI Undar Jombang 2, No, 2.
Nuh, Syarif Muhammad, Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Jurnal Hukum, Volume 18, 2011.
Prasetio, Rizki Bagus, Pandemi COVID-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Dan Perlindungan HAM, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, No. 2, 2021.
Santio, Erik, dan Bahder Johan Nasution, Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Volume 1, 2021.
Suhariyanto, Didik, Problematika Penetapan PERPPU Kondisi Negara Dalam Keadaan Darurat Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal USM Law Review, Volume 4, No. 1, 2021.
Undang-Undang Dasar 1945 NRI
Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Zamroni, Mohammad, Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan PERPPU (President’s Authority To Issue PERPPU), 2015.
Article Metrics
Abstract View
: 77 times
Download : 162 times
DOI: 10.57235/qistina.v3i2.4256
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Rivanka Amelia Nursyahbani Komendangi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
