Perspektif Hukum Perbankan dan Hak Tanggungan Terkait Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 184/Pdt.G/2022/PN Mks Dalam Perlindungan bagi Kreditur dan Debitur
), Aldon Lim(2), Joel Natanael(3),
(1) Universitas Tarumanagara
(2) Universitas Tarumanagara
(3) Universitas Tarumanagara
Corresponding Author
Abstract
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 184/Pdt.G/2022/PN Mks menghadirkan perspektif hukum yang menarik dalam penyelesaiannya, terutama dalam aspek hukum perbankan dan hak tanggungan yang terkait dalam penyelesaian sengketa kredit tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum perbankan yang relevan dengan perjanjian kredit yang ada serta bagaimana implementasi hak tanggungan yang digunakan sebagai jaminan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan metode penelitian yuridis normatif, artikel ini membahas perspektif hukum terkait Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 184/Pdt.G/2022/PN Mks apakah telah memberikan kepastian hukum dalam penyelesaiannya serta apakah putusan tersebut menjadi perlindungan yang seimbang bagi kreditur serta debitur. Analisis ini kami harapkan dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi praktisi hukum, akademisi, serta pihak-pihak lainnya yang terkait dengan implikasi putusan ini.
Keywords
References
Auli, R.C. (2024). Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi. [online] Hukumonline.com. Tersedia di: https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/ [Diakses 16 April 2025].
Cohen, H. (t.t.). Kelsen’s Pure Theory of Law. (kutipan dari karya Henry Cohen tentang teori hukum Hans Kelsen).
Friedmann, W. (1960). Legal Theory. London: Stevens & Sons Limited.
Indonesia. (1996). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632.
Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.
Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Tersedia di: https://peraturan.go.id/ [Diakses 16 April 2025].
Indonesia. (2020). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
KUHPerdata. (t.t.). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië). [Versi elektronik].
Subekti. (2009). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
Article Metrics
Abstract View
: 33 times
Download : 12 times
DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5908
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2025 Michelle Heydee Kurniawan, Aldon Lim, Joel Natanael
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
