Analisis Kedudukan dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan di Indonesia
), Laurencia Ryanto(2), Chrissonia Margareta Mbayang(3),
(1) Universitas Tarumanagara
(2) Universitas Tarumanagara
(3) Universitas Tarumanagara
Corresponding Author
Abstract
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam menjaga prinsip-prinsip negara hukum dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, karakteristik, fungsi, dan wewenang PTUN dalam sistem hukum Indonesia serta membandingkannya dengan pengadilan umum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, diperoleh bahwa PTUN memiliki yurisdiksi khusus dalam menyelesaikan sengketa administratif antara warga negara dan pejabat pemerintahan. Putusan PTUN yang bersifat final dan mengikat menjadi alat kontrol atas tindakan sewenang-wenang pemerintah. Oleh karena itu, PTUN tidak hanya sebagai lembaga yudisial, tetapi juga instrumen penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Keywords
References
Akbar, M. K. (2021). PERAN PERADIL PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA D A NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAI. Dharmasisya, 1(16). https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisyaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/16
Dani, U. (2018). MEMAHAMI KEDUDUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA: SISTEM UNITY OF JURISDICTION ATAU DUALITY OF JURISDICTION? SEBUAH STUDI TENTANG STRUKTUR DAN KARAKTERISTIKNYA / UNDERSTANDING ADMINISTRATIVE COURT IN INDONESIA: UNITY OF JURISDICTION OR DUALITY OF JURISDICTION SYSTEM? A STUDY OF HIERARCHY AND CHARACTERISTIC. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 7(3), 405. https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.405-424
Fellista, E., & Aji, S. H. (2018). PEMAKNAAN PERLUASAN OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA YANG MELIPUTI TINDAKAN FAKTUAL. In Justiciabelen (Vol. 1, Issue 1).
Lambonan, M. L., Masloman, N. F., & Aneke, S. (2019). KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE). Jurnal Administratum, 1(1).
Najwa Ashwarina, Harlan Hidayah, Farhan Azka, & Ahmad Maulid. (2024a). Pengadilan Tata Usaha Negara. Pemuliaan Keadilan, 1(4), 128–134. https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.191
Najwa Ashwarina, Harlan Hidayah, Farhan Azka, & Ahmad Maulid. (2024b). Pengadilan Tata Usaha Negara. Pemuliaan Keadilan, 1(4), 128–134. https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.191
Siregar, D. R., Siar, L., & Lambonan, M. L. (2024). WEWENANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENILAI PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT TATA USAHA NEGARA 1. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 13(3).
Tuela, A. M., Palilingan, T. N., & Dapu, F. M. (2019). KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA 1 Oleh: Anastasya Millenia Tuela 2 Toar N. Palilingan 3 Frits M. Dapu 4. Jurnal Hukum Administrasi Negara, 1.
Article Metrics
Abstract View
: 113 times
Download : 48 times
DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5967
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2025 Rasji Rasji, Laurencia Ryanto, Chrissonia Margareta Mbayang
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
